Badai NTB Menceritakan Kabupaten Bima Lewat Kritikan

Badai NTB

(Narasi ini penting dan wajib di Baca oleh masyarakat Kabupaten Bima)

Bupati dan Wakil Bupati dalam sistem demokrasi dipilih langsung oleh rakyat. Secara yuridis, pemerintah dalam menjalankan amanat rakyat bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Seperti yang dikatakan oleh Lincoln, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ini adalah bukti, rakyat pemegang kedaulatan suatu negara. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Artinya, suara rakyat lah yang menjadi jarum kompas berlangsungnya suatu pemerintahan.

Memang begitu indah kata itu, suara rakyat adalah suara Tuhan. Tapi, keindahan aksara tak seindah implementasinya. Suara rakyat (apalagi yang berbau kritik), tak akan mendapat tempat di hati Pemkab. Bupati suka yang dipuji-puji. Kinerjanya luar biasa. Telah melakukan ini-itu. Membuat ini-itu. Menjalankan ini-itu. Tanpa menyadari, banyak hal yang dikorbankan dibelakangnya.

Lebih hebatnya lagi, ia kemudian membungkus itu semua lewat berita-berita kemitraan yang pro kinerjanya. Begitulah hebatnya suatu rezim. Mampu membisukan suara dan kritikan perlawanan, menenggelamkan bahkan membunuhnya.

Lantas yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan konsep Bima Ramah, IDP-DAHLAN yang sudah berkuasa hampir empat tahun lebih ini? Ayo Baban, kita berselancar di Google. Mari searching program Bima Ramahnya IDP-DAHLAN, dan dari situ kita bisa tahu Bupati yang rajin santuni masjid dan rakyat miskin itu. Siapkan kopi hangat. Karena perbincangan cukup panjang dan kompleks.

Visi pembangunan Terwujudnya Kabupaten BIMA yang RAMAH ( Religius, Aman, Makmur, Amanah dan Handal).
Kemudian visi pembangunan Kabupaten Bima tersebut diwujudkan melalui 5 (lima) Misi pembangunan, yaitu:
1. Meningkatkan masyarakat yang berkualitas melalui penerapan nilai-nilai religius dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
2. Mewujudkan masyarakat yang aman tertib dan nyaman dengan mengedepankan penegakan supermasi hukum.
3. Meningkatkan kemajuan dan kemandirian ekonomi masyarakat, dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan pengangguran didukung tersedianya sarana dan prasarana berbasis tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup.
4. Meningkatkan kemampuan, kejujuran aparatur pemerintah dengan mengedepankan rasa tanggungjawab melalui tata kelola pemerintahan yang baik.
5. Membangun masyarakat yang maju, mandiri, dan berdaya saing.

Bagaimana, anda pusing membacanya? Apalagi saya. Betapa indahnya untaian program yang dicanangkan IDP-DAHLAN. Tapi, bagaimana sekarang implementasinya?

Kritik perlu kita berikan, karena hari ini, IDP-DAHLAN selalu mencoba mengeufemisme kata yang tidak menggambarkan realita yang sebenarnya. Misal, meminta kepada masyarakat agar terus mengkritiknya, padahal ketika dikritik malah memilih jalan untuk membungkam dan mengintimidasi. Terus dalam LKPJ Bupati tahun 2018 dilaporkan bahwa angka kemiskinan sudah menurun sedangkan jumlah TKW dan TKI yang dikirim pertahun semakin banyak. Inilah kehebatan Pemkab. Membungkus kata yang menyejukkan masyarakat (padahal sebaliknya).

Pemkab seperti mengalami paranoid. Takut dengan hal-hal yang berbau kritik. Takut bila dibongkar kebusukannya. Takut bila ada pengkritik. Takut didemo. Takut, takut, dan takut. Aaahkkh sudahlah Ani.

Kembali soal program tadi. Sudah hampir empat tahun lebih IDP-DAHLAN berkuasa, tapi realisasi program masih jauh panggang dari api. Pertama, tingginya angka pengangguran karena terbatasnya lapangan pekerjaan sehingga banyak SDM tak terpakai dan memilih jalan untuk menjadikan aktivis sebagai profesi. Sehingga apa-apa yang disuarakan atas nama rakyat menjadi hasil akhir untuk keuntungan pribadi. Hari-hari di kabupaten bima gaduh dan tercemar polusi suara bising bau pesing mereka yang menjadikan aktivis sebagai profesi. Bahkan suara kentut pun di Bima hari ini diributin. Nah, kenapa ini terjadi? Karena mereka tidak ada kerjaan lain, selain ribut. Itu karena Pemkab tidak produktif dan peka untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi usia produktif yang dibiarkan menganggur ini. Jangan mengatakan bahasa pembenaran seperti "Ah pemuda harus produktif". Loh apa yang bisa dilakukan oleh pemuda pemudi yang setiap tahun meningkat. Hitung saja berapa ratus lulusan sarjana dari PT setiap tahunnya? Mau kerja tidak ada lapangan pekerjaan. Mau bertani juga tidak berdaya dan tidak ada kepastiannya. Tidak punya lahan, proses pembibitan yang mahal, biaya produksi yang tinggi, belum lagi ketidakpastian harga ketika panen. Akhirnya apa? SDM kita yang produktif itu memilih jalan pintas untuk menjadi kuli dan pembantu di negara lain. Sungguh miris.

Itu masih contoh. Apalagi yang perlu Badai kritisi? Iya, PAD rendah. Kapan kita bisa berkembang jika Pemkab tidak bisa berbuat sesuatu untuk meningkatkan PAD. Mari saya tawarkan cara. Hadirkan investor di Bima. Di Bima harus ada perusahaan industri. Kenapa harus perindustrian? Karena itu akan berkorelasi dengan tenaga kerja. Nah lewat perusahaan itu para pengangguran bisa mendapat pekerjaan. SDA yang kita miliki saat ini harus mulai kita manfaatkan. Kita harus mulai berfikir maju. Karena suatu hari nanti SDA kita akan tetap di eksploitasi seiring dengan kemajuan jaman. Bupati bikin Perusda, ajak investor. "Eh kamu datang investasi di Bima sekian triliun, saya jaminkan keamanan dan kenyamanan untuk mu selama berinvestasi di sana". Berikan mereka kepastian hukumnya karena diakui atau tidak kita Bima ini termasuk zona merah. Kalau sudah jadi, tempatkan orang-orang yang benar-benar ahli untuk mengelolanya. Jangan asal suka asal mau menepatkan orang yang hanya akan memeras APBD. Contohnya PD WAWO. Itu Perusda yang gagal karena dikelola oleh yang buka ahlinya.
Setelah tanda tangan kontrak. Lakukan pendekatan persuasif kemasyarakat dengan melibatkan para pakar lingkungan, akademisi, pakar hukum dll. Karena kita semua tahu masyarakat kita masih primitif.  Sosialisasikan bahwa ada investor yang mau investasi, jelasin manfaatnya untuk masyarakat dll. Kemudian agar maksimal para sarjana bantu mencerahkan masyarakat, memberikan pemahaman atas manfaat dari hadirnya perusahaan ini dan itu. Pro dan kontra itu pasti ada. Karena itu bicara kebutuhan. Tapi kalau peran Pemkab yang bersinergi dengan para Sarjana untuk mensosialisasikannya maka yakin pasti bisa. Toh kalau banyak keberuntungan nya lambat laun masyarakat akan terima.

Habis itu apa lagi yang bisa Badai kritisi? Iya benar, soal administrasi. Proses administrasi yang berbelit-belit dan syarat terjadinya pungli yang meresahkan masyarakat. Masih banyaknya keluhan masyarakat terkait  pen-Calo-an pengurusan dokumen kependudukan yang dilakukan oleh pihak internal, misalnya pembuatan KTP, KK, Akta Kelahiran, dll. Jika tidak serius ditanggapi oleh pemerintah, maka jangan bermimpi untuk membangun Bima, sebab penjahat-penjahatnya saja masih ada ditubuh instansi-instansi pemerintahan. Proses pengadministrasian jangan terlalu berbelit-belit, berhari-hari dan menguras energi dan tenaga. Ciptakan terobosan satu hari selesai.

Apa lagi? Sudah cukup? Saya pikir belum. Mari kita kritisi bagian pertanahan. Bagaimana dengan semangat pengembalian tanah, hak dan sumber mata pencaharian masyarakat yang selama ini dirampas oleh korporat dan antek-anteknya. Pembebasan lahan yang sering bermasalah dengan alasan pembangunan sering mangkrak dan syarat akan ulah mafia-mafia besar. Jangan sampai terjadi konflik tanah berkepanjangan antara aparat dengan masyarakat, korporat dengan masyarakat, hingga pemerintah dengan masyarakat. Karena tanah begitu berharga bagi masyarakat.

Apalagi yang perlu Badai soroti? Masih banyak. Tapi Badai akan istirahat dulu. Kita pelajari bagaian per bagian dulu. Kalau terus dilanjutkan maka akan sangat panjang tulisan ini.  diakui atau tidak. Untuk menangkis kebosanan kalian saya akhiri tulisan ini dengan mengucapkan "IDP-DAHLAN buka mata dan hatimu, rakyat mu membutuhkan idemu, bukan sumbangan dan santunan-santunan mu,"